Century dan Masa Depan Ekonomi Politik Indonesia

Kasus Century telah menyita perhatian publik selama 3 bulan terakhir. Dengan berakhirnya kerja Panitia Angket DPR hari ini, tidak ada jaminan bahwa kasus ini akan segera berhenti untuk diperbincangkan. Kasus Century mencuat menyusul pernyataan Wapres Jusuf Kalla pada akhir Agustus 2009. Jusuf Kalla dengan keras mengkritik kebijakan ‘bail-out’ yang diputuskan KSSK yang diketuai oleh Menkeu saat itu. Pernyataan ini keliatannya dipicu oleh rasa kecewanya karena merasa di’’fait-accompli’ oleh mantan bawahannya itu. Tulisan ini akan mengulas kembali situasi politik dan ekonomi akhir 2008 untuk mendudukkan masalah Century sebagai ‘residue’ dan salah satu kasus klasik masih eratnya jalin kelindan ekonomi politik di tingkat domestik dan internasional di Indonesia.

 

Krisis dan Perubahan Tata Dunia Global

 

Bagi mereka yang mendukung kebijakan ‘bail-out’ Century, inti masalahnya bermula dari krisis ekonomi global yang sedang terjadi saat itu. Ada persepsi kuat bahwa krisis Subprime Mortgage dan penutupan Lehman Brothers di Amerika akan berimbas ke Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan sistem keuangan paling liberal di dunia, Indonesia memang menerima dampak turunan berupa melemahnya nilai tukar rupiah, jatuhnya harga saham di pasar modal, dan mengeringnya likuiditas di pasar modal domestik. Berbagai indikator makro ekonomi ini telah cukup meyakinkan kalangan pembuat kebijakan ekonomi Indonesia bahwa situasi akhir 2008 mengulang kembali pengalaman krisis serupa sepuluh tahun sebelumnya.

 

Yang tidak disadari oleh lingkaran pengambil keputusan saat itu adalah bahwa sifat krisis 2008 berbeda jauh dengan krisis 1998. Jika krisis 1998 bersumber dari negara berkembang di Asia, krisis 2008 adalah krisis ekonomi yang bersumber dari persoalan domestik di negara-negara maju, utamanya Amerika Serikat. Dengan sifatnya yang sangat berbeda, mantra penyelamatan dengan menerapkan resep ala ‘Washington Consensus’ tidak lagi berlaku. Alih-alih menaikkan suku bunga, Gubernur Bank Sentral AS, Ben Bernanke, dengan dukungan penuh Presiden Bush justru datang dengan resep penyelamatan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan model konvensional ala Konsensus Washington. The Fed misalnya menurunkan suku bunga hampir di kisaran 0% untuk mendongkrak pasar likuiditas yang seret. AS juga memelopori paket penyelamatan ekonomi dalam bentuk stimulus fiskal senilai sekitar $700 milyar yang sebagian besar dipakai untuk mem-‘bail-out’ sektor perbankan.

 

Resep penyelamatan ekonomi ala AS ini belakangan memang diadopsi oleh hampir semua negara yang terkena dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi global ini juga kemudian memicu perluasan blok ekonomi dari sebelumnya berpusat di G7 menjadi G20 untuk juga mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia. Pendeknya, krisis ekonomi global tahun 2008 bisa dikatakan membawa berkah karena mengawali era baru bergabungnya Indonesia menjadi anggota klub ekonomi elit dunia. Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu anggota G20 membuat Indonesia terikat dengan berbagai aturan main baru termasuk resep baru penyelamatan ekonomi dari dampak krisis global.

 

Konservatisme Kebijakan dan Ekonomi-Politik Indonesia

 

Adalah menarik untuk mengamati perilaku pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia pada awal munculnya krisis. Pada awal krisis, pengambil kebijakan ekonomi Indonesia bereaksi sangat konservatif dan mengikuti manual resep penyelamatan ala konsensus Washington. Bank Sentral (BI) dibawah Boediono misalnya, menaikkan suku bunga SBI dari 9% menjadi 9,5% pada Oktober 2008. Langkah ini menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang melakukan langkah kenaikan suku bunga untuk menanggulangi krisis. Sementara itu, otoritas fiskal di bawah komando Menkeu mengambil langkah kebijakan berupa pengetatan pengeluaran berupa penurunan subsidi BBM dan penurunan target penerimaan pajak.

 

Memasuki bulan November, dibayang-bayangi kekhawatiran merembetnya krisis ekonomi global ke Indonesia, terlihat mulai berubahnya arah pengambilan kebijakan ekonomi Indonesia yang semakin mengikuti ‘trend’ yang sedang berkembang saat itu. Seperti juga di negara-negara lain, sektor perbankan dan pasar modal menjadi sektor prioritas yang paling diperhatikan untuk ditangani agar tidak terkena dampak krisis ekonomi global. Atas nama menjaga kepercayaan pasar dan mencegah krisis, Gubernur BI dan Menkeu menjadi pihak yang paling depan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan pro pasar. Pemberian imbal hasil bunga yang tinggi untuk surat utang negara (SUN) dan kenaikan batas penjaminan deposito dari Rp100 juta menjadi Rp 2 milyar adalah salah satu yang ditempuh. Pada bulan November, Boediono dan Sri Mulyani Indrawati bahkan menjadi orang dalam lingkaran pemerintah yang mendorong pemberlakuan ‘blanket guarantee’ untuk menjamin semua dana pihak ketiga di perbankan.

 

Posisi yang sangat konversatif seperti yang diwakili sosok Boediono dan Sri Mulyani ini berlawanan secara diametral dengan Wapres Jusuf Kalla. Wapres JK menolak keras gagasan pemberlakuan ‘blanket guarantee’ sebagaimana yang diminta duet Boediono-Sri Mulyani dan didukung kalangan pengusaha (Kadin) dan Perbankan nasional itu. Bagi JK, pemberlakuan ‘blanket guarantee’ dalam situasi krisis justru berbahaya karena akan menolerir perilaku spekulatif perbankan yang tidak terkendali. JK juga beralasan bahwa kebijakan ini potensial akan menjerumuskan kembali Indonesia dalam pusaran masalah, dalam bentuk tingginya beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah untuk menalangi kerugian di sektor perbankan.

 

Posisi yang begitu berlawanan antara kedua kubu ini layak diduga menjadi salah satu akar persoalan politik yang kemudian membesar dalam bentuk kasus Century. Sebagaimana diketahui bersama, JK beranggapan bahwa Century tidak layak diselamatkan karena sumber masalahnya berasal dari perampokan yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri (baca: Robert Tantular). Itulah sebabnya, JK memperlakukan Century sebagai kasus kejahatan perbankan yang harus diusut lewat jalur hukum. JK bahkan melangkah jauh dengan memerintahkan Polri untuk menangkap dan memproses Robert Tantular dengan tuduhan kejahatan perbankan. Sementara itu, anggota KSSK (Budiono dan Sri Mulyani Indrawati) berada pada posisi bahwa masalah Century adalah imbas dari krisis global yang sedang melanda Indonesia saat itu. Oleh karenanya, mereka termasuk ‘ngotot’ untuk menyelamatkan Century karena dianggap bisa memicu kepanikan pasar.

 

Meruyaknya kasus Century sejak pertengahan tahun 2008 pada perkembangannya kemudian bisa menjadi indikasi betapa konservatisme kebijakan ekonomi ini kemudian terkait juga dengan dimensi politik yang lebih luas. Menyusul Pilpres 2004, JK menjalin kontrak politik dengan SBY dimana salah satu poin pentingnya adalah bahwa SBY akan fokus pada penanganan masalah politik keamanan sementara JK akan menggarap soal makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika politik menjelang Pilpres 2009 keliatannya telah menggeser kontrak politik ini dengan SBY menjadi semakin assertif untuk menegaskan kekuasaannya sebagai Presiden yang berkuasa penuh atas segala jalannya pemerintahan.

 

Salah satu yang menandai perubahan arah politik ini boleh jadi ada kaitannya dengan ketidaksukaan lingkaran dalam Presiden SBY dengan langkah JK yang dianggap sering menghadapi konflik kepentingan karena ikutnya bisnis keluarga di berbagai proyek pemerintah. Pada saat yang sama, dinamika politik akhir 2008 menandai dengan jelas pergeseran arah politik dengan SBY muncul sebagai figur yang sangat populer dan paling potensial menjadi kandidat terkuat untuk Pilpres 2009, sementara JK menjadi figur yang kuat di lingkaran elit tapi miskin dukungan di kalangan rakyat. Fragmentasi di lingkaran dalam ini patut diduga kemudian terpolitisasi dimana pengusung kebijakan konservatisme ekonomi mendapat payung perlindungan presiden.

 

Pergeseran pendulum politik menuju penguatan posisi Presiden dalam formulasi kebijakan ekonomi ini kentara sekali didukung penuh kalangan teknokrat. Sebagaimana yang dikonfirmasikan kemudian, Presiden mendukung penuh langkah penyelamatan Century yang diajukan KSSK karena dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dielakkan untuk menghindari dampak krisis ekonomi global. Dalam kasus ini, tidaklah tanpa dasar untuk menduga bahwa oposisi Wapres JK telah membuat dua teknokrat paling berpengaruh saat itu (baca: Boediono dan Sri Mulyani Indrawati) berpaling kepada Presiden SBY untuk meminta dukungan politik atas opsi kebijakan ekonomi yang mereka ambil.

 

Pemberian FPJP senilai kurang lebih 600 milyar dari dan pengucuran dana LPS sebesar 6,7 trilyun kepada Century menjadi indikasi nyata keretakan politik yang terjadi di lingkaran elit, utamanya antara SBY dan JK. Mengalirnya dana yang belakangan diributkan ini menunjukkan melemahnya kontrol JK terhadap arah kebijakan ekonomi makro dan bahkan hancurnya kontrak politik yang telah disepakatinya dengan Presiden SBY pada masa Pilpres 2009. Pecahnya duet ini pada awal 2009 hanya menjadi konfirmasi gejala keretakan yang sudah terlihat sejak akhir 2008.

 

Cerita selanjutnya telah menjadi rahasia umum bahwa kemudian ternyata JK menjadi pihak yang kalah secara politik. Kebijakan ‘bail-out’ ini kemudian dipersoalkan karena ada kecurigaan kongkalikong yang menjurus pada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Meskipun belum dapat dibuktikan, ada dugaan bahwa dana Century mengalir untuk membiayai kampanye Pilpres 2009 yang berlangsung satu putaran.

 

Penutup

 

Apa yang bisa dipetik sebagai pelajaran dari kasus ini? Kasus Century pada dasarnya hanya satu dari banyak kasus perbankan yang marak terjadi di Indonesia pasca liberalisasi ekonomi akhir tahun 1980an. Dengan modus yang berbeda, kasus serupa pernah terjadi pada kasus skandal mega kredit bodong 1,3 Trilyun di tahun 1990an yang melibatkan Edi Tansil-Bank Bapindo dan kasus cessie Bank Bali yang melibatkan PT Era Giat Prima yang dimiliki oleh salah satu elit Partai Golkar, Setya Novanto. Kasus semacam itu adalah kasus perbankan yang terkait dengan banyak kepentingan elit ekonomi dan politik. Belajar dari kasus Century dan 2 kasus perbankan sebelumnya, layak untuk mempertanyakan mengapa liberalisasi terutama di sektor keuangan masih membuka ruang bagi praktek manipulasi sistemik ?

This entry was posted on Wednesday, March 3rd, 2010 at 11:32 am and is filed under EPI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.