PENGESAHAN RUU BPJS DAN TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL Sebuah Catatan

Sidang Paripurna DPR pada Jumat malam, pukul 20.27 WIB tanggal 28 Oktober 2011 akhirnya berhasil membuahkan keputusan untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Ketok palu malam itu menandai secara resmi RUU BPJS sebagai UU ke-8 yang disahkan pada masa sidang pertama DPR tahun 2011, setelah 3 kali masa sidang tahun 2010 gagal mencapai kesepakatan. Pengesahan RUU BPJS disepakati secara bulat oleh 9 fraksi DPR dengan perbedaan pandangan yang tidak terlalu substansial. Pengesahan ini menjadi klimaks dari perjuangan panjang di senayan untuk mewujudkan jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh warga negara yang sudah dirintis sejak amandemen konstitusi pasca krisis akhir 1990-an dan pasca pengesahan UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004.

Pada saat dibukanya sidang paripurna DPR oleh Wakil Ketua DPR (Pramono Anung), pada jam 11 siang hari dilanjutkan dengan pandangan fraksi, sebenarnya masih tersisa satu persoalan yang belum menemui titik temu yaitu tentang waktu transformasi dan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara semua fraksi sepakat bahwa BPJS 1 yang mengurus Jaminan Kesehatan akan mulai beroperasi 1 Januari 2014, untuk waktu tranformasi dan operasi BPJS 2 (Ketenagakerjaan) terdapat perbedaan antara pemerintah dan internal DPR. Pemerintah, didukung fraksi Partai Demokrat dan PKB, menginginkan bahwa BPJS 2 yang merupakan transformasi dari Jamsostek dan mengelola JHT, JKK, JKM dan JP akan beroperasi mulai 2016. Hal ini ditentang oleh 7 fraksi lainnya (PDIP, PG, PKS, PPP, PAN, Gerindra, Hanura) yang menginginkan waktu transformasi dan operasi bersamaan yaitu Januari 2014. Setelah melalui fórum lobi selama kurang lebih 4 jam antara pimpinan DPR dan wakil Pemerintah, akhirnya dicapai kompromi bahwa BPJS 2 secara kelembagaan dibentuk paling lambat 1 Januari 2014 dan beroperasi penuh selambat-lambatnya 1 Juli 2015 dengan klausul tambahan agar jaminan sosial tidak menjadi beban negara pada masa krisis.

Dilihat dari berbagai segi, UU ini memang menjadi produk legislasi bersejarah karena secara tersurat menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap warganya. Saking optimisnya, pimpinan dan beberapa anggota Pansus RUU BPJS bahkan sampai menyebutnya sebagai “jaminan tiket ke surga dan amal yang akan dihitung ibadah oleh Tuhan”. RUU ini juga menarik karena beberapa hal. Pertama, di parlemen, RUU ini menjadi salah satu pembahasan materi legislasi yang paling panjang dan melibatkan banyak pihak terkait. Menurut Ketua Pansus RUU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, RUU ini disahkan setelah 1 tahun 28 hari pembahasan mendalam, melalui fórum 50 kali rapat tingkat Pansus, 4 kali pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden, dan dikawal oleh 8 menteri terkait dalam pembahasannya (Menkeu, Menag KaBappenas, Menakertrans, Menag BUMN, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, Menkes, Mensos, dan Menkumham).

Kedua, di luar parlemen, RUU ini menjadi sumber pro dan kontra berbagai pihak, baik dari kalangan pekerja, pengusaha, pengamat, dan BUMN. Mereka yang mendukung beralasan bahwa BPJS akan memberi perlindungan  dan jaminan sosial bagi semuanya yang memang menjadi kewajiban pemerintah pada warganya, sementara yang menolak beralasan bahwa RUU ini sarat dengan kepentingan asing dan menjadi kedok bagi penarikan dana dari masyarakat. Kedua pihak aktif terlibat dalam pengerahan massa, kampanye media dan debat publik, termasuk kampanye di dunia maya (KAJS melalui http://jamsosindonesia.com dan DKR melalui http://dkrindonesia.com). Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), serikat buruh, Prof. Hasbullah Thabrani (UI) dan Dr. Sulastomo menjadi pihak yang getol mendukung, sementara Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), APINDO, PT. Jamsostek, Menteri BUMN (Musthafa Abubakar), Siti Fadillah Supari (Mantan Menkes), dan Dr. Sri Edi Swasono berada di pihak yang menolak disahkannnya aturan ini.

Ketiga, dari sisi substansi, UU BPJS memberi mandat bagi pembentukan dan pengaturan lembaga baru hasil transformasi BUMN yang sudah ada (PT. Jamsostek dan Askes) untuk mengelola jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan UU tentang SJSN. UU BPJS mengandung mandat wajib untuk memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan ke lebih dari 130 juta orang, dan jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja dan pensiun ke lebih dari 30 juta pekerja sektor informal yang selama ini belum menikmatinya.

Namun demikian, UU BPJS juga menyisakan beberapa hal yang tidak sesuai dengan semangat awal melembagakan lebih baik program jaminan sosial di Indonesia. Taspen dan Asabri, dua lembaga yang mengelola jaminan pensiun/hari tua dan kecelakaan kerja untuk pegawai pelat merah (PNS, TNI dan Polri), tetap eksis sampai tahun 2029. Hal ini bukan saja mengurangi cakupan kepesertaan tapi berpotensi memberikan bom waktu bagi anggaran karena beban pembayaran pensiunan yang semakin meningkat.

UU BPJS juga belum langsung operasional karena memerlukan banyak peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 8 Peraturan Pemerintah (PP), 8 Peraturan Presiden (Perpes), 1 Keputusan Presiden (Kepres), 1 Peraturan Dewan Pengawas, 1 Peraturan BPJS dan 1 Peraturan Direksi. Mengingat lambannya birokrasi, aturan pelaksanaan ini potensial tidak akan jadi tepat waktu. Apalagi mengingat proses pembahasan yang berlarut-larut dari pihak pemerintah, implementasi UU ini pada akhirnya akan tunduk pada kemauan politik pemerintah dan keadaan perekonomian secara umum. Hal ini terlihat dari masuknya klausul bahwa pelaksanaan UU BPJS tidak boleh membebani anggaran negara.

Sementara di tingkat praksis, UU BPJS juga belum tentu akan mulus karena kultur korporasi yang sudah kadung melekat pada lembaga pelaksananya, yaitu Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen. Merubah budaya organisasi pencari laba menjadi badan yang berorientasi pelayanan tentu bukan perkara mudah. Meskipun pada akhirnya lembaga pelaksana ini akan tetap dapat menjalankan fungsi pengelolaan dan investasi dana, ada potensi trade-off terhadap kualitas layanan program yang diberikan kepada peserta.

This entry was posted on Friday, October 28th, 2011 at 10:22 pm and is filed under Welfare and Social Policy. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.