Welfare Regime dan Kebijakan Sosial: Membandingkan Pengalaman Australia dan Indonesia

Rezim kesejahteraan (welfare regime) adalah kerangka aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur sejauh mana negara memainkan peranan aktif dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Rezim kesejahteraan dijalankan untuk menegakkan prinsip pemerataan kesempatan dan distribusi kekayaan. Ini juga menunjukkan keberpihakan negara untuk memberi perlindungan kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal hidup layak. Rezim kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk alokasi anggaran negara.

            Menurut tipologinya, rezim kesejahteraan terdiri dari Skandinavian model, Christian-Democratic model dan Liberal model. Skandinavian atau model negara kesejahteraan/sosial demokrasi memiliki ciri derajat campur tangan dan alokasi belanja negara yang tinggi untuk menyediakan berbagai jenis perlindungan dan jaminan sosial bagi warganegara. Model ini diadopsi oleh negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Swedia. Model demokrasi-kristen dicirikan oleh keseimbangan peran negara dan mekanisme pasar dalam menyediakan berbagai jenis layanan sosial bagi warganya. Model ini dipakai di kebanyakan negara Eropa Barat seperti Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Belgia dan Austria. Sementara itu, model liberal adalah bentuk rezim kesejahteraan yang banyak mengadopsi mekanisme pasar dan keterlibatan pemerintah yang relatif minimal dalam menyediakan berbagai jenis layanan dan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Model ini dipakai di Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Kanada dan Australia.

 

Welfare Regime dan Kebijakan Sosial di Australia

Kebijakan sosial di Australia dikelola oleh satu departemen khusus (DHS/Department of Human Services) yang membawahi 5 lembaga pengelola/layanan utama yaitu, CentreLink (layanan pembayaran tunai untuk pensiunan/orang tua, orang cacat, pengangguran, mahasiswa, keluarga tidak mampu, dan pembayaran dana bencana), Medicare (layanan kesehatan), CRS Australia (layanan untuk para korban kecelakaan kerja), CSP (layanan kepada anak-anak yang orang tuanya berpisah/cerai) dan Australia Hearing (layanan kepada penderita gangguan pendengaran).

DHS dibentuk pada 26 Oktober 2004 dan lembaga ini awalnya mengelola program dukungan untuk anak (CSP) dan layanan untuk penderita kecelakaan kerja (CRS). Sejak 1 Juli 2011, Departemen ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan program layanan sosial yang diberikan oleh Medicare, Australia Hearing dan CentreLink. Pada tahun 2011, berbagai program layanan dan jaminan sosial ini berjumlah sekitar 30% dari total anggaran belanja pemerintah. Meskipun DHS relatif baru tapi layanan yang diberikannya sebenarnya sudah berlangsung lama dalam berbagai lembaga pengelola yang terpisah.

CentreLink dibentuk pemerintahan John Howard pada tahun 1997 sebagai bagian dari reformasi untuk menyatukan berbagai layanan sosial berbentuk layanan tunai yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh DSS (Department of Social Security), DEYA (Department of Education and Youth Affairs), SAC (Student Assistance Centre) dan CES (Commonwealth Employment Services).

CRS bermula dari program pemerintah untuk memberikan layanan bagi para veteran perang penderita cacat sejak 1941 dengan nama Civil Rehabilitation Service sebelum kemudian berubah menjadi Commonwealth Rehabilitation Services. Pada tahun 1998, program perlindungan untuk penyandang cacat kecelakaan kerja.  CRS mengelola program perawatan untuk penderita cacat, menyalurkan para penyandang cacat untuk kembali bekerja, rehabilitasi tempat kerja dan program pencegahan kecelakaan kerja. Program CRS sekarang ini mencakup kurang lebih 50,000 orang yang menderita cacat karena kecelakaan kerja.

Medicare sudah diperkenalkan sejak 1973 oleh pemerintahan Gough Whitlam untuk memberikan layanan kesehatan universal kepada warga negara dan penduduk yang bermukim secara tetap di Australia. Pada awalnya program ini bernama Medibank dan ini merupakan transformasi dari program asuransi kesehatan yang dimiliki pemerintah sebelumnya untuk para pegawai negeri dan tentara. Pada masa PM Bob Hawke tahun 1984, program ini berubah nama menjadi Medicare dan dibiayai melalui skema iuran yang diperhitungkan menurut prosentasi tertentu dari pendapatan kotor seseorang (medicare levy).

Child Support Program diperkenalkan sejak 1988 untuk memberikan dukungan bagi anak-anak yang orang tuanya berpisah/bercerai. Saat ini CSP mendukung layanan untuk anak-anak di lebih dari 14,000 keluarga yang orang tuanya berpisah/cerai. Sementara Australia Hearing yang memberikan layanan untuk para penderita gangguan pendengaran sudah dimulai sejak dibentuknya Acoustic Research Laboratory/ARL tahun 1942. Lembaga ini dibentuk untuk mengetahui dan mendiagnosa masalah gangguan pendengaran yang dihadapi para veteran perang. Sejak tahun 1968, ARL berubah menjadi National Acoustic Laboratory sebagai bagian dari Departemen Kesehatan dan programnya diperluas untuk mencakup deteksi gangguan pendengaran untuk anak-anak dan juga pensiunan. Sejak 2004, Australia Hearing menjadi bagian dari DHS yang baru dibentuk.

 

Welfare Regime dan Kebijakan Sosial di Indonesia

Program perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia memiliki akarnya dari program jaring pengaman sosial pasca krisis tahun 1998 yang menjadi prasyarat bagi kebijakan penyesuaian struktural (SAP) dari lembaga donor (IMF/WB). Jaring pengaman sosial itu berupa Program Raskin dan Program Pengembangan Kecamatan (KDP). Program Beras unutk Rakyat Miskin/Raskin berasal dari Operasi Pasar Khusus Beras, yaitu program perlindungan sosial dengan memberikan harga beras bersubsidi untuk keluarga miskin dengan jatah 20 kg/bulan. Program ini masih dijalankan oleh Bulog dan saat ini mencakup kurang lebih 17.5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia dengan jatah 10 kg/RTS dengan harga Rp 1600/kg.

Sedangkan KDP adalah program pembangunan berbasis komunitas yang awalnya dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 1,6 milyar sejak 1998 dengan memberikan alokasi dana kepada kelompok paling miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan. KDP berubah menjadi PNPM Mandiri sejak 2006 dengan tetap mempertahankan konsep KDP yang sebelumnya dikembangkan Bank Dunia.

            Sejak masa SBY, program perlindungan dan jaminan sosial mengalami perluasan yang cukup signifikan. Perluasan dan pelembagaan pertama terjadi pasca kenaikan harga BBM tahun 2005 dimana Kompensasi Kenaikan Harga BBM banyak dialihkan untuk belanja sosial terutama di bidang pendidikan (BOS) dan kesehatan (ASKESKIN-JAMKESMAS). Sejak tahun 2007, Kemensos juga meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga paling miskin.

Namun sayangnyak, program perlindungan dan jaminan sosial ini masih belum terlembaga dengan baik sebagai kebijakan sosial yang terintegrasi. Secara kelembagaan, program perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia sekarang ini dikelola terpencar di lebih dari 19 kementrian/lembaga, seperti BOS-BSM-BIDIK MISI/Kemendikbub-Kemenag, RASKIN/Bulog, JAMKESMAS/Kemenkes, PNPM MANDIRI/Kemendagri, PROGRAM KELUARGA HARAPAN/Kemensos, dan KREDIT USAHA RAKYAT/Kemenkop UKM.

Sejak disahkannya UU SJSN/2004, pemerintah sebenarnya diberi mandat untuk menjalankan 5 jaminan sosial untuk seluruh warga negara (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun). Namun tarik ulur kepentingan politik membuat aturan ini tidak bisa dilaksanakan sampai 2014 seperti kesepakatan terbaru menyusul diberlakukannya UU No 24/2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

Sampai hari ini, program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 3 kluster, yaitu Kluster I (Raskin, Bantuan Langsung Tunai/BLT, dan Program Keluarga Harapan), Kluster II (PNPM Mandiri Pedesaan, Perkotaan dan Daerah Tertinggal dan Perbatasan), dan Kluster III (Kredit Usaha Rakyat). Pada tahun 2011, ketiga kluster belanja sosial ini berjumlah sekitar 60 Trilyun atau kurang dari 5% dari total APBN.

 

Sebuah Catatan

            Dari uraian di atas terlihat bahwa Australia sudah mulai melembagakan program jaminan sosial sejak masa perang dunia kedua, dan secara perlahan mulai memperluas cakupan programnya antara 1960an dan 1990an. Penataan kelembagaan secara signifikan dilaksanakan pada masa pemerintahan John Howard (1996-2007). 

Dibanding Australia, Indonesia jelas tertinggal dalam melembagakan rezim kesejahteraan dan cenderung mengadopsi kebijakan sosial yang minimalis. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah program perlindungan dan jaminan sosial bagi warganya, lemahnya aspek kelembagaan pengelolanya, dan rendahnya alokasi anggaran di APBN.

Dari sisi program, kebijakan perlindungan dan jaminan sosial belum menyentuh semua kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ditinjau dari aspek kelembagaan, kebijakan sosial di Indonesia tidak dikelola secara terintegrasi, cemderung tumpang tindih dan diwarnai ego sektoral masing-masing departemen/lembaga pemerintah. Sementara dari sisi anggaran, belanja bantuan sosial (social expenditure) masih tetap paling kecil (kisaran 5%) dari total anggaran belanja pemerintah.

Dengan memperhatikan semua aspek itu, dapat dipahami bahwa di Indonesia masyarakat berada dalam posisi yang relative rentan menghadapi efek persaingan bebas, pendisiplinan dan kegagalan pasar. Padahal, kebijakan sosial untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan adalah salah satu parameter penting negara demokrasi modern karena ini menentukan sejauh mana kualitas daya tanggap dan keberpihakan negara kepada warganya.

This entry was posted on Friday, May 25th, 2012 at 11:34 am and is filed under Welfare and Social Policy. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.