ISLAM TRANSNASIONAL DI INDONESIA (Negosiasi dan Formasi Identitas Keagamaan Baru)

 

        Umat Islam di Indonesia sejak lama dikenal karena keterbukaannya untuk menerima transmisi berbagai gagasan/pemikiran baru yang berkembang di dunia Islam yang lain dan sikap adaptif serta toleransinya untuk hidup dengan penganut paham yang berbeda-beda itu. Bahkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia bisa dikatakan lahir dan berkembang dari hasil pergulatan dan respon terhadap paham reformasi keagamaan di negara lain yang dirintis Muhammad Abduh di Mesir (Muhammadiyah) dan bangkitnya Wahabisme di Arab Saudi pada awal awal ke-20 (Komite Hejaz/Nahdlatul Ulama). Terlepas dari berbagai kompleksitas yang melingkupinya, perkembangan gagasan baru dan implikasi praktisnya bagi gerakan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ini harus ditempatkan dalam konteks respon dan resistensi Islam di Indonesia terhadap kolonialisme.

            Revolusi Islam tahun 1979 di Iran menciptakan landscape internasional yang sama sekali berbeda. Revolusi ini, secara langsung maupun tidak langsung, menjadi model dan inspirasi bagi lahir dan menyebarnya varian baru paham keagamaan yang orientasi utamanya adalah revitalisasi peran Islam dalam percaturan politik internasional melalui interpretasi ritual Islam yang cenderung tekstual/skripturalis dan tekanannya pada aksi simbolis-politis. Gagasan keagamaan baru ini di Indonesia sering disebut (meski tidak terlalu tepat) sebagai paham Islam transnasional dengan model gerakan utamanya seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jemaah Islamiyah (JI), dan Gerakan Salafi-Wahabi.

            Pada hemat penulis, penggunaan label Islam transnasional atau skripturalis dalam diskursus Islam kontemporer di Indonesia meski berguna secara konseptual tapi secara praktis tidaklah terlalu bermanfaat. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, labelisasi ini mengimplikasikan setiap kubu melakukan proses ‘othering’ dengan menganggap mereka yang ‘lain’ itu sebagai bukan Islam yang sesungguhnya atau ekstremnya bahkan mungkin salah/sesat. Kedua, labelisasi dikotomik terlalu menyederhanakan realitas Islam sebagai homogen, padahal kenyataannya sangat heterogen. Ketiga, labelisasi dikotomik cenderung mengabaikan dan menghambat terciptanya dialog sehat antara berbagai kelompok Islam di Indonesia, dan keempat, istilah ini mengabaikan fakta bahwa di kalangan mereka (baca: Islam moderat) yang selama ini dianggap berseberangan dengan Islam transnasional-skripturalis pun sedang terjadi penguatan ortodoksi paham keagamaan, jika bukan malah kemandekan dialektika gagasan keagamaan yang segar, baru dan solutif bagi problem keumatan.   

            Perkembangan Islam transnasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan depolitisasi yang ditempuh rezim Orde Baru sejak awal 1970-an. Meskipun pada awalnya sempat menimbulkan efek demoralisasi, kebijakan ini segera direspon secara kreatif oleh aktivis Islam untuk membentuk gerakan dakwah dengan pusat penyebaran di daerah perkotaan dan kampus. Dakwah terbukti menjadi strategi yang efektif sekaligus ampuh untuk menciptakan kader aktivis Islam masa depan tanpa perlu mengundang kecurigaan apalagi represi aparat negara Orba. Melalui strategi dakwah, berbagai gerakan ini juga menikmati aliran dana charity (amal) yang mengalir deras dari Timur Tengah (terutama Arab Saudi) pasca booming harga minyak tahun 1970-an. Aliran dana ini menjadi sumber material penting untuk membiayai aktivitas dakwah yang semakin meluas dan masif sejak saat itu. Pada saat yang sama, modernisasi ekonomi Orba memfasilitasi kebangkitan kelas menengah Muslim perkotaan, yang merupakan basis ‘sosial-material’ penting gerakan Islam transnasional di Indonesia sekarang ini.

            Perubahan iklim politik domestik pada awal 1990-an menjadi momentum penting untuk mengukur kekuatan politis gerakan ini di Indonesia. Dipicu oleh fragmentasi elitis di kalangan militer pasca pemecatan Beni Murdani dari posisi Panglima ABRI, Soeharto dengan dukungan kuat Habibie (melalui ICMI) berpaling kepada kekuatan kelas menengah Muslim perkotaan untuk memperluas basis politiknya. Pembentukan dan dominasi ICMI di tahun 1990-an yang terkenal dengan agenda ‘sektarian’ dan ‘hijaunisasi’ politik Indonesia oleh karenanya bisa dimaknai sebagai momentum awal bangkitnya artikulasi kepentingan kelompok Islam transnasional ini. 

            Krisis ekonomi dan reformasi politik akhir 1990-an di Indonesia serta tragedi 11 September 2001 di AS menjadi titik balik yang sangat berpengaruh bagi dinamika dan peran Islam transnasional di Indonesia. Pasca runtuhnya Orde Baru, ada persepsi kuat di sebagian umat Islam Indonesia bahwa ada konspirasi jahat kekuatan luar (baca: Barat) yang mendalangi berbagai masalah yang terus mendera pasca krisis. Belum lagi ditambah sikap permusuhan terang-terangan terhadap Islam yang dipertontonkan Barat dalam ‘war on terror’, semakin menambah antipati umat Islam di Indonesia. Kondisi eksternal dan psikologis semacam ini seolah menjadi kemenangan simbolis bagi ‘tafsir dunia’ yang tekstual menurut kelompok Islam transnasional atas tafsir non-tekstualis kalangan Islam moderat.

            Pada dasarnya munculnya berbagai gagasan keagamaan baru dan kelompok pengusungnya masing-masing adalah wajar dalam iklim politik yang demokratis. Sayangnya, Indonesia memiliki preseden historis dimana dinamika perdebatan tentang bagaimana seharusnya posisi Islam dalam kehidupan publik hampir selalu berubah menjadi pertarungan politik yang saling menihilkan eksistensi masing-masing. Hal ini tercermin misalnya dalam debat konstitusional tentang posisi ‘Piagam Jakarta’. Dalam diskursus Islam dan politik di Indonesia, membicarakan ‘Piagam Jakarta’ berarti menguak trauma dan menoreh luka lama konflik serta pertentangan antara mereka yang disebut kalangan Islam tradisional dan modernis.

            Serupa dengan itu, kecenderungan kalangan Islam transnasional sekarang ini untuk mencari pembenaran diri dan keagamaan dengan mengabaikan realitas sosial dan kultural domestik telah menempatkan diskursus keislaman di Indonesia saat ini sangat bersifat politis dan karenanya tidak sehat. Politisasi Islam (misal, pembentukan sistem kekhalifahan dan shariahisasi) yang gencar diusung kalangan ini telah membawa Indonesia menghadapi potensi merebaknya gejala radikalisasi, kriminalisasi dan sesatisasi atas dasar agama. Aksi pembakaran tempat ibadah, pengusiran dan aksi kekerasan terhadap seseorang/sekelompok yang dianggap sesat sekarang ini dapat menjadi indikator awalnya. Alih-alih menyebarkan pesan universal Islam tentang perdamaian dan sebagai rahmatan lil ‘alamin, Islam justru dibajak untuk memberi pembenaran bagi aksi unjuk ketidaknyamanan hidup dalam perbedaan yang kental kepentingan dan sahwat politis dari segelintir kelompok.

             Meningkatnya ortodoksi keagamaan dan situasi politik yang semakin kompetitif dan materialistik sayangnya tidak memberi ‘insentif’ banyak bagi kalangan yang selama ini dianggap sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan counter pandangan yang menekankan pada toleransi, pluralisme, dan pesan universal Islam bagi perdamaian. Yang terjadi kemudian, ruang perdebatan dan diskursus publik terkesan lebih didominasi oleh pandangan keislaman yang tidak toleran dan anti perbedaan dari segelintir kelompok yang mendapatkan inspirasi gagasannya dari luar (baca: Islam transnasional).

            Yang patut disayangkan, kesibukan mencari pembenaran diri dan keengganan berdialog serta obsesi untuk mendapatkan kemenangan simbolis-politis yang ditempuh, baik oleh kelompok Islam moderat dan lebih-lebih kelompok Islam transnasional menghalangi peluang bagi segera lahirnya negosiasi yang genuine untuk menemukan identitas kultural baru Islam Indonesia. Dan tanpa ada perubahan pola pikir dan pola tindak yang berarti dari masing-masing pihak yang berseberangan, situasi ini akan terus menjadi beban dengan potensi destruktifnya bagi eksistensi kebangsaan Indonesia yang bhineka.

This entry was posted on Friday, June 8th, 2012 at 11:52 am and is filed under Islam and Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.