ISLAM vs. NASIONALIS: Dinamika Kontestasi Ideologis dan Pragmatisme Politik dalam Pilkada Banyumas

Oleh Luthfi Makhasin

– Disampaikan dalam Diskusi Pilkada Banyumas yang diselenggarakan oleh BEM FISIP UNSOED 28 Oktober 2008 –

(luthfi.makhasin@gmail.com)

 

           

            Banyumas seringkali diidentikkan sebagai daerah basis kelompok nasionalis-Sukarnois. Pendapat ini tidak berlebihan jika mengingat latar historis gerakan anti kolonial yang sangat kuat mengakar di wilayah ini dan pengalaman pemilu demokratis pertama tahun 1955 yang menempatkan partai berbasis nasionalis sebagai kekuatan dominan.[1] Predikat sebagai daerah basis kaum nasionalis-Sukarnois makin diperkuat oleh hasil pemilu tahun 1999 yang menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu.[2]

                Permasalahannya, kategorisasi absolut Banyumas secara politik sebagai basis massa nasionalis-Sukarnois dalam konteks sekarang menjadi agak misleading. Hal ini karena kategorisasi ini cenderung menegasikan dan memposisikannya secara eksklusif atau paling tidak dikotomik – jika bukan malah mensubordinasikan –, dengan kekuatan politik lain. Padahal sepanjang sejarahnya, kekuatan nasionalis-Sukarnois tidak dapat dipahami tanpa mengaitkannya dengan kekuatan politik Islam yang juga kuat mengakar di Banyumas.  

                Tulisan ini ingin menyoroti perubahan sosiokultural dan sosioekonomi – terutama “Islamisasi” dan “modernisasi” pedesaan –  yang terjadi di Banyumas selama 30 tahun terakhir dan pengaruhnya bagi karakterisasi dan pembentukan identitas politik Banyumas. Argumen utama yang coba penulis bangun dalam tulisan ini adalah bahwa perubahan simbolik dan material dalam bentuk Islamisasi dan modernisasi pedesaan yang terjadi selama 30 tahun masa Orde Baru memiliki pengaruh signifikan dalam perubahan orientasi kultural dan politik masyarakat Banyumas, dimana orientasi kultural yang semakin Islami mulai turut mempengaruhi preferensi pilihan politik.

            Perubahan orientasi kultural dan politik ini membuat karakterisasi Banyumas sebagai basis nasionalis-Sukarnois mesti dimaknai ulang. Hal ini karena identitas sosiopolitik Banyumas sebagai nasionalis-Sukarnois sekarang ini telah melekat dalam identitas sosiokulturalnya yang semakin Islami.  

             

A. Dinamika Politik Lokal Banyumas (1910-1965): Anti Kolonialisme dan Bangkitnya Fragmentasi Ideologis

            Sejak dimulainya fase perjuangan anti kolonialisme melalui wadah organisasi modern, kerjasama dan tarik-menarik antara kekuatan nasionalis dan Islam mulai terlembaga. Hal ini juga terjadi di Banyumas. Kekuatan nasionalis terpusat di lingkaran kecil intelektual didikan Barat dan kalangan priyayi yang menduduki posisi penting di birokrasi kolonial. Beberapa orang seperti, dr. Grumberg (salah satu pendiri Budi Utomo) dan Ario Tjokroadisurjo (Bupati Purwokerto, 1924-1935) adalah dua orang terkemuka yang menjadi “patron” kalangan nasionalis di Banyumas (Sutherland, 1974:8). Pada dekade 1940-an, Mr. Ishak Tjokroadisurjo (Asisten Residen Banyumas, 1942-1945 dan Residen Banyumas 1945-1950) dan Prof. Sumitro Kolopaking Purbonegoro menjadi figur paling terkemuka dalam barisan nasionalis.[3]  

            Kepeloporan dan keterlibatan aktif kalangan priyayi/birokrat di Banyumas dalam perjuangan menentang kolonialisme adalah salah satu alasan mengapa kalangan nasionalis memiliki akar yang sangat kuat di Banyumas. Sumber daya politik dan ekonomi yang dimiliki para priyayi/birokrat kolonial ini memungkinkan penyebaran gagasan-gagasan nasionalistik menyebar cepat di kalangan akar rumput.

            Persemaian gagasan perjuangan anti kolonialisme di Banyumas juga menyebar di kalangan kyai dan elit agama Islam. Di Banyumas, terdapat tiga sentra penyebaran Islam yang berperan dalam menumbuhkan bibit anti kolonialisme, yaitu Purwokerto, Sokaraja, dan Kebarongan. Purwokerto adalah pusat aktivitas gerakan Muhammadiyah sedangkan Sokaraja menjadi pusat kegiatan NU. Berbeda dengan Purwokerto dan Sokaraja yang membawa semangat keagamaan lokal, gerakan Islam yang berpusat di Pesantren Kebarongan, Kemranjen, kuat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Pan Islamisme dengan figur sentralnya, yaitu Kyai Zawawi Habib.

            Gagasan anti kolonialisme yang dipelopori kalangan priyayi/birokrat kolonial dan kyai/elit agama ini berbeda dalam orientasi dan strategi perjuangan. Sementara kalangan birokrat/priyayi menekankan pada terciptanya nation-state Indonesia melalui langkah-langkah politik dan mobilisasi massa, kalangan kyai/elit agama menekankan pada terwujudnya tatanan moral yang Islami melalui jalan dakwah dan pendidikan.

            Meskipun berbeda dalam orientasi dan strategi perjuangan, dua kekuatan ini saling mengisi dan bahu-membahu dalam perjuangan anti kolonialisme. Sebelum pendudukan Jepang, kerjasama antara kalangan nasionalis dan Islam di Banyumas terjadi dalam lembaga “kepenguluan”. Elit agama di lembaga “kepenguluan” membangun kerjasama erat dengan kalangan priyayi/birokrat dalam proses modernisasi masyarakat. Hal ini terbukti ketika kepala penghulu Purwokerto, Kyai Redja Muhammad, merelakan digunakannya dana kas masjid sebesar 4000 gulden sebagai modal awal pembentukan Bank Priyayi Purwokerto oleh tokoh priyayi lokal, yaitu Patih Purwokerto, Raden Wirjaatmadja (Ismail, 1997).  

            Pada masa Jepang dan revolusi kemerdekaan, kerjasama kalangan nasionalis dan Islam terutama terwujud dalam keterlibatan aktif keduanya dalam organisasi-organisasi semi militer bentukan Jepang. Kalangan nasionalis dan Muhammadiyah banyak bergabung ke dalam PETA, sedangkan kalangan NU banyak yang tergabung dalam milisi Hizbullah/Sabilillah. Kuatnya basis sosial PETA Hizbullah/Sabilillah dan kerjasama erat keduanya adalah salah satu penjelasan utama kenapa Banyumas menjadi daerah pertama yang paling solid dalam mobilisasi fisik menentang kolonialisme. Menurut banyak kalangan, perlucutan senjata Jepang di Banyumas adalah yang terbesar di banding daerah lain.

            Transisi kekuasaan yang cepat dan relatif damai dari tangan Jepang pada awal September 1945 merupakan bukti kerjasama erat antara kalangan nasionalis dan Islam di Banyumas. Mr. Ishak Tjokroadisurjo bahu-membahu dengan Kyai Raden Muchtar (NU), Kyai Abu Dardiri (Muhammadiyah), dan Sudirman (tokoh pemuda/PETA/Muhammadiyah) dalam menggalang dukungan bagi revolusi kemerdekaan Indonesia.

            Tiadanya musuh bersama (baca: kolonialisme) pada dekade 1950-an mulai merubah konstelasi politik lokal dan pola hubungan yang terbangun antara kalangan nasionalis dan Islam di Banyumas. Kalangan nasionalis tumbuh menjadi kekuatan politik dominan. Sementara itu, kalangan Islam makin terpinggirkan sebagai kekuatan politik. Fragmentasi politik atas dasar aliran dan ideologi yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950 dan 1960-an memiliki resonansi kuat di Banyumas. Namun, fragmentasi ini sedikit mereda ketika ada ancaman musuh bersama (baca: komunisme) pada pertengahan 1960-an. Bersatunya beberapa elemen kekuatan nasionalis dan Islam serta kerjasma yang mereka bangun dengan militer sangat efektif mengeliminasi kekuatan komunis dari panggung politik lokal Banyumas.[4]

                     

B. Orde Baru dan Konfigurasi Politik Baru

             Naiknya Orde Baru ke panggung kekuasaan setelah krisis politik 1965 menimbulkan tantangan bagi dua kekuatan politik lama di Banyumas, kalangan nasionalis dan Islam. Kebijakan depolitisasi dalam bentuk kebijakan massa mengambang (floating mass policy) dan de-ideologisasi dalam bentuk pemaksaan azas tunggal Pancasila secara sistematis mengikis basis massa tradisional dua kekuatan politik ini. Baik kalangan nasionalis maupun Islam sama-sama tidak diuntungkan dari dua kebijakan ini, meskipun dengan kadar yang berbeda.

            Bagi kalangan Islam, depolitisasi yang dilakukan Orde Baru mempersempit ruang gerak bagi aktualisasi gagasan menurut ideal Islami dalam kancah politik formal. Tapi karena ideal yang diusung kekuatan Islam di Banyumas memang tidak pernah dan bahkan jauh dari formalisasi agama dalam politik, maka ini tidak terlalu signifikan.[5] Sebaliknya, kebijakan depolitisasi ini memberi berkah terselubung karena memungkinkan aktivisme kultural Islam untuk mewujudkan Islamisasi di kalangan akar rumput yang notabene mayoritas masih menganut paham kejawen. Perkembangan pesat lembaga-lembaga pendidikan Islam selama 30 tahun terakhir, baik yang dikelola kalangan tradisionalis maupun modernis, (mushola, masjid, madrasah, sekolah Islam, dan pesantren) di Banyumas dapat menjadi indikator paling kasat mata bagi kebangkitan Islam kultural ini.

                Sementara itu, pengaruh kebijakan de-politisasi dan de-ideologisasi bagi kalangan nasionalis jauh lebih kompleks. Disamping menghadapi hegemoni kekuasaan negara, mereka juga menghadapi gelombang “santrinisasi” yang dilakukan kalangan Islam. Bagi kalangan nasionalis, hal ini membawa konsekuensi serius paling tidak dalam dua hal, yaitu terkikisnya secara perlahan “basis material” dan basis kultural-nya. Monopoli dalam posisi-posisi birokrasi seperti yang dinikmati di masa lalu digantikan oleh Golkar. Padahal, monopoli atas posisi birokrasi adalah sumber darah hidup dan loyalitas politik utama kelompok nasionalis. Sedangkan “santrinisasi” yang dilakukan kalangan Islam memperlemah kalangan kejawen atau Muslim sinkretik yang merupakan massa tradisional kelompok nasionalis. 

            Modernisasi pedesaan yang dilakukan secara intensif selama Orde Baru juga membawa pengaruh bagi dua kekuatan politik ini. Modernisasi pedesaan dalam bentuk revolusi hijau bukan saja menimbulkan perubahan ekonomi tapi juga kultural di Banyumas. Ritus Jawa tradisional yang berpusat di sekitar kesuburan tanah dan pertanian makin kehilangan tempat karena masuknya teknologi pertanian modern yang dibawa selama revolusi hijau. Pada tingkat tertentu, hal ini terjadi karena Islam, dengan etos ekonomi produktifnya, ternyata lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan baru ini. Hal itulah yang membuat revolusi hijau dalam pengertian mendasarnya adalah juga “hijauisasi” (baca: Islamisasi) orientasi kultural masyarakat.

 

C. Reformasi dan Bangkitnya Politik Aliran

            Sejak tumbangnya Orde Baru, politik Indonesia kembali terfragmentasi dalam bingkai politik aliran. Fragmentasi ini terutama tercermin dari perbedaan afiliasi politik kepartaian. Dalam konteks Banyumas saat ini, tujuh partai yang memiliki kursi di DPRD mewakili dua arus utama aliran politik, yaitu nasionalis dan Islam. PDIP, PG dan P. Demokrat bisa dimasukkan dalam kubu nasionalis sementara PAN, PKB, PPP, dan PKS bisa masuk dalam kubu politik Islam.

            Berbeda dengan pengalaman historis sebelumnya, upaya mewujudkan kerjasama dan koalisi strategis antara kalangan nasionalis dan Islam di Banyumas tidak lagi mudah untuk dilakukan. Ketiadaan musuh bersama dan dominannya kepentingan pragmatis masing-masing kelompok membuat pola hubungan keduanya makin bersifat antagonistik daripada kooperatif.

            Sayangnya, kategorisasi nasionalis dan Islam yang memang melekat dalam identitas politik Banyumas masih dimaknai dalam kerangka dikotomik lama. Padahal, pengalaman 30 tahun Orde Baru telah merubah secara signifikan konfigurasi politik lokal di Banyumas. Islamisasi dan modernisasi pedesaan telah makin mengendurkan identitas politik lama Banyumas sebagai basis massa nasionalis. Identitas politik ganda sebagai nasionalis yang religius akan makin mempengaruhi preferensi politik masyarakat Banyumas dan ini akan menemukan aktualisasinya dalam Pilkada 2008.

           

D. Penutup

            Islam akan menjadi faktor yang makin dipertimbangkan oleh masyarakat akar rumput dalam menentukan pilihannya. Namun hal ini tidak berarti bahwa faktor agama akan mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik karena paham Islam dominan yang dianut masyarakatnya tidak memberi tempat bagi formalisasi agama dalam politik. Hal ini berarti juga bahwa karakterisasi Banyumas sebagai basis mass nasionalis harus dimaknai lagi secara lebih kritis. Ada beberapa indikator untuk memperkuat hal ini.        

            Pertama, pada tataran elit, kalangan nasionalis-Sukarnois tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan dominan yang menentukan “hitam putihnya” arah kebijakan Pemda. Meskipun partai nasionalis-Sukarnois (baca: PDIP) saat ini adalah pemegang kursi terbanyak di DPRD (18 kursi), tapi tidak terlalu berperan dalam pengambilan kebijakan yang diambil oleh eksekutif.[6] Kegagalan partai nasionalis-Sukarnois untuk menguasai sumber daya politik di tingkat lokal dan ketidakmampuannya untuk berperan sebagai kekuatan oposisi yang efektif memiliki korelasi positif bagi melemahnya kontrol politik terhadap jaringan sosial pendukungnya.[7] Hal ini terbukti pada pemilu 2004 di Banyumas, dimana PDIP mengalami penurunan suara yang sangat signifikan dari 48% menjadi hanya 35% suara. Kedua, pada tataran akar rumput, perubahan generasi membuat jarak historis yang semakin lebar antara generasi tua dan muda yang memudarkan daya tarik politik simbolik kalangan nasionalis-Sukarnois. Atribut simbolik Islam dalam bentuk kesalehan personal seorang calon pemimpin juga akan berperan untuk memobilisasi dukungan politik.

 

 


[1] Pada pemilu tahun 1955 di wilayah karesidenan Banyumas, faktor Sukarno menjadi kunci kemenangan partai nasionalis (PNI) yang unggul dengan jumlah suara 630.000. Sementara NU, PKI, dan Masyumi menyusul dengan perolehan secara berturut-turut 259.000, 237.000 dan 171.000 suara (Feith, 1957). Sedangkan pada Pilpres 2004, pasangan Mega-Hasyim menjadi penyumpul suara terbanyak dengan suara 52%.

[2] Pada pemilu tahun 1999, PDIP memperoleh 48% suara dibanding PKB dan Partai Golkar yang hanya memperoleh 19% dan 13% suara.

[3] Mr. Ishak adalah sekutu dekat Sukarno dan menjadi satu dari sedikit birokrat nasionalis yang paling pertama menyatakan kesetiannya pada pemerintahan republik yang baru dideklarasikan (lihat Lucas, 1989). Dia pernah menjadi Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan mendapat mosi tidak percaya dari parlemen karena kebijakan “favoritisme”-nya terhadap pengusaha yang berafiliasi dengan PNI (lihat Muhaimin, 1992).  

[4] Tidak pernah ada catatan resmi berapa jumlah korban yang jatuh dalam huru-hara politik di Banyumas tahun 1965. Gambaran tentang situasi politik masa itu didokumentasikan dengan bagus dalam bentuk fiksi oleh Ahmad Tohari dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya. 

[5] Hal ini karena paham keagamaan dominan yang berkembang di Banyumas adalah paham Islam sufistik yang lebih menekankan pada kesalehan personal daripada formalisasi agama dalam politik (lihat, Makhasin, 2007: 16-23).

[6] Bupati Aris Setiono, yang menang dalam Pilkada 2003, diusung oleh Partai Golkar, mengalahkan kandidat PDIP, yaitu Bambang Priyono. 

[7] Hal ini terbukti pada pemilu 2004 di Banyumas, dimana PDIP mengalami penurunan suara yang sangat signifikan dari 48% menjadi hanya 35% suara.

This entry was posted on Friday, June 8th, 2012 at 11:51 am and is filed under Sokaraja-Banyumas Research. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.