KAJIAN KEBUDAYAAN, MEDIA DAN RELASI KUASA

 

            Pada masa lalu hampir semua orang bersepakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh otoriterisme negara bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Hampir semua kekuatan politik kemudian bersepaham bahwa demokrasi adalah obat mujarab untuk mengatasi berbagai penyakit bawaan rezim otoriter. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa tatanan demokratis tidak dengan serta-merta bisa menyembuhkan penyakit kronis ketidakadilan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekerasan komunal dan lainnya? Mengapa lahirnya lembaga demokrasi yang kuat (baca: parpol dan DPR), alih-alih membantu menawarkan pemecahan masalah, tapi justru malah turut berperan melanggengkan dan bahkan memperparah kondisi itu?

            Pastilah ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini, tapi salah satu jawaban yang menurut saya penting untuk direnungkan adalah karena pergantian politik baru sebatas menyentuh aktor dan institusi namun sama sekali belum merubah praksis-politis keseharian kita yang cenderung menganggap kekuasaan dan kekayaan materi sebagai segala-galanya. Kita memang telah berhasil men-delegitimasi lembaga penopang rezim otoriter (baca: militer/polisi) tapi kita belum lagi berhasil melucuti kekuasaan wujud halus rezim otoriter (baca: modal).

            Yang terjadi adalah demokrasi malahan dibajak untuk mereproduksi kekuasaan modal ini. Yang membedakan, kalau dulu modal harus berlindung dibalik wajah sangar negara, sekarang modal unjuk muka terang-terangan menampakkan cengkeraman kekuasaan politiknya di semua sektor kehidupan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia sekarang adalah ‘surga’ yang menyenangkan untuk mereka yang berlebih secara materi. Uang bisa membeli hampir apa saja, harga diri, popularitas, pasal-pasal aturan UU, perusahaan, dan lainnya.

           

Media dan Kekuasaan

            Mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan jika perselingkuhan modal-kekuasaan itu hanya terjadi di lingkaran elit kekuasaan. Menjadi bermasalah ketika suara kritis masyarakat pun terbungkam melalui ‘habituasi’ sikap diam, ketidakpedulian, apolitis, dan nrimo ing pandum yang masif atas realitas kasat mata ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kekuasaan terhadap mereka yang paling tidak beruntung. Konon, dalam masyarakat yang demokratis media memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan penghubung antara suara mereka yang terpingggirkan dengan lapisan atas politik. Yang jadi masalah, sekarang media pun telah menjadi industri yang padat modal dan karenanya sarat dengan kepentingan. Media telah berubah menjadi sekedar korporasi yang kata Michael Moore lebih insyaf akan kepentingan dirinya sendiri dan berorientasi utamanya pada profit. Media dalam wujudnya sebagai korporasi telah memperlakukan pembacanya bukan sebagai pembaca dan subjek yang berdaulat tapi sekedar sebagai konsumen.

            Pastilah akan ada yang bertanya, apa salahnya media menjadi korporasi dan berorientasi profit? Bukankan media juga harus menghidupi dan bertanggung jawab terhadap survivalitas banyak orang? Tentulah tidak ada yang salah dengan argumen ini. Media sangat berhak untuk survive, menghadapi persaingan, dan tumbuh besar. Namun bagaimana dengan hak masyarakat pembacanya untuk mendapatkan berita dan informasi? Bukankah masyarakat juga punya klaim yang sahih untuk menuntut kepada media? Apakah salah jika masyarakat menggugat bahwa pengejaran profit korporasi tidak semestinya membuat media mereduksi dan memanipulasi berita/informasi yang disajikan?   

 

Media sebagai ‘cultural trend-setter”

            Dampak tidak mengenakkan perselingkuhan modal dengan rezim kekuasaan sudah menjadi pengalaman buruk yang tidak ingin kita ulangi. Sekarang kita memang                                    tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap dominasi, meminjam istilah Althusser, repressive state-apparatus dalam wujud tentara atau polisi. Tapi tidak ada jaminan bahwa di bawah rezim demokratis kita tidak akan mengalami dominasi yang lain. Apakah di bawah rezim demokratis dominasi masih mungkin terjadi? Kalau iya, siapakah yang memungkinkan untuk mengambil peran itu? Dan dengan cara bagaimana dominasi itu dilakukan?

            Jawaban untuk pertanyaan itu bisa beragam. Orang seperti Gramsci akan bilang bahwa institusi sekolah dan gereja dengan instrumen kebenaran ilmiah dan doktrin kebenaran teologis yang dimilikinya bisa membuat orang tunduk pada kekuasaan yang sedang berjalan dengan sukarela dan senang hati tanpa merasa seperti itu. Meskipun pandangan itu memiliki dasar empirisnya, saya akan cenderung mengikuti pandangan yang menyebut media sebagai pemegang peran utama sekarang ini dalam menyebarkan dan menginternalisasi ‘common-sense’ dan kebenaran diskursif atas kemapanan tatanan politis serta gaya hidup, selera, mode serta fashion yang melekat dalam pasar (kapitalisme?).

           

Budaya Kontemporer sebagai Ideologi

            Media sekarang ini jauh lebih digdaya dari pada, sekali lagi meminjam istilah Althusser, ideological state apparatus tradisional seperti sekolah dan gereja karena penyebarannya yang hampir universal dan daya persuasinya yang kuat untuk membentuk pandangan dan mengarahkan preferensi pilihan dan tindakan orang. Dengan kata lain, media telah berubah menjadi trend-setter budaya kontemporer. Budaya massa kontemporer kata suhu kajian kebudayaan seperti Raymond William adalah selubung ideologi yang menyembunyikan hubungan kekuasaan tidak setara tanpa orang sadar akan hal itu dan bahkan menikmatinya sebagai kewajaran.

            Si mbah berjenggot, Karl Marx, pernah menyatakan bahwa tempat dimana barang diciptakan (baca: produksi) adalah juga tempat di mana jaring kekuasaan pertama kali ditebar. Bahasa sederhananya, mereka yang menghasilkan baranglah yang mampu mendikte hubungan kekuasaan. Inilah sebabnya mengapa Karl Marx merasa perlu membagi dunia sosial dalam struktur bawah sebagai basis (baca: produksi/ekonomi) dan struktur atas sebagai ikutan (baca: budaya, agama, politik).

            Perlu hampir satu setengah abad untuk membuktikan bahwa pandangan Karl Marx ini tidak sepenuhnya benar. Perang, bangkitnya fasisme, dan berbagai perubahan sosial besar-besaran yang terjadi di Eropa pada abad ke-20 membuat orang mencoba mencari penjelasan lain tentang praktek kekuasaan dan dampak yang ditimbulkannya. Masih diinspirasi oleh pandangan Marx, beberapa orang

            Mungkin ada yang bertanya, apa salahnya media menjadi trend-setter budaya kontemporer? Tentu saja tidak ada yang salah kalau saja dalam mengemban peran ini media tetap memainkan peran liberasi dan emansipasi bagi mereka yang membacanya dan bukannya terjebak dalam, kembali ke pernyataan sebelumnya, ‘habituasi’ sikap diam, ketidakpedulian, apolitis, dan nrimo ing pandum atas realitas sosial sekeliling kita yang, sekali lagi meminjam istilah Gramsci, hegemonik. 

            Saya barangkali termasuk orang yang pesimis dengan prospek bahwa media arus utama (mainstream) sekarang ini dapat memainkan peran liberasi dan emansipasi bagi pembacanya dan sekaligus juga bersifat kritis dan punya keberpihakan yang jelas terhadap mereka yang termarginalkan. Pilihan peran yang seperti itu akan sangat mahal harganya disamping tidak menjamin survivalitas dalam kompetisi korporasi yang sengit sekarang ini. Jelasnya, tidak ada insentif bagi media arus utama untuk berubah dan mereposisi diri. Pertanyaannya adalah, apakah ada alternatif untuk mengatasi deadlock ini?

 

Cultural Studies dan Jurnalisme Partisipatif (Citizen Journalism) sebagai Alternatif   

            Apa yang digagas oleh kawan-kawan komunitas we-press sangat layak untuk diapreasi karena obsesi (mungkin juga imaginasi) besarnya untuk menawarkan model manajemen jurnalisme yang digerakkan oleh para pemakainya sendiri (user generated journalism), dengan metode penulisan yang kritis dan segar atas dasar penghayatan menyetubuh penulis atas realitas yang ada di sekelilingnya (CS), serta pengelolaan finansial yang tidak berorientasi pada profit (koperasi).

            Ada beberapa hal yang membuat obsesi besar dan imaginasi ini tidak mustahil untuk dicapai. Secara teknologis, dunia maya menawarkan fitur yang semakin canggih dan akses yang lebih murah untuk semua kalangan. Belajar dari pengalaman India, dunia maya dapat masuk ke seluruh pelosok wilayah sehingga orang paling awam sekalipun mampu memakainya. Disamping itu, perkembangan ekonomi sebagaimana yang banyak diyakini ilmuwan sosial akan menciptakan kebutuhan akan informasi bagi setiap orang, tanpa memandang status sosialnya.    

            Kalau itu semua masih terlalu tinggi, kerja besar ini bisa dimulai dari mentradisikan penulisan yang tidak didikte oleh arus utama pengetahuan dengan segala klaim kebenaran ilmiahnya masing-masing. CS sejauh yang saya ketahui adalah kajian pertama yang mampu mengawinsilangkan berbagai disiplin/pendekatan keilmuan (politik, antropologi, psikologi, komunikasi, strukturalisme, poskolonialisme, dll)   

 

disampaikan dalam diskusi rutin We-Press, 16 September 2008 –

This entry was posted on Friday, June 8th, 2012 at 12:04 pm and is filed under Random Notes. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.