RESOLUSI JIHAD DAN REVOLUSI INDONESIA: Radikalisasi Kaum Muda dan Progresivitas Kaum Tua di Kalangan NU

Dalam karyanya tentang revolusi Indonesia yang telah menjadi klasik, dua Indonesianis Amerika, George McTurnan Kahin dan Ben Anderson punya pandangan yang berbeda – jika tidak mau dikatakan bertentangan – tentang aktor utama yang menggerakkan revolusi itu. Kahin (1952) berpandangan bahwa kaum tua revolusioner seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin lah yang menjadi aktor utama yang menggerakkan revolusi.

 

Sebaliknya, Anderson(1972) berpandangan bahwa kaum muda lah yang justru menjadi penggerak utama perlawanan terhadap kolonialisme. Pandangan kedua intelektual ini seolah-olah menempatkan kaum tua dan muda di posisi diametral dalam sejarah revolusi. Khairus Salim (1995) mengindentifikasi pandangan tentang historiografi yang semacam ini sangat dipengaruhi oleh academic prejudices yang bias modernis. Bias pandangan ini cenderung menempatkan masa lalu dalam kaca mata yang dikotomis dan oposisi biner.

 

Tulisan ini ingin mengkaji tentang Resolusi Jihad, makna pentingnya bagi NU dan sejarah revolusi, serta signifikansinya sebagai pandangan atas bias modernis dan deterministik yang jamak dalam studi sejarah revolusi selama ini sebagaimana ditunjukkan oleh karya dua Indonesianis terkemuka di atas, Kahin dan Anderson.

 

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, membahas tentang Resolusi Jihad dan kontroversi yang melingkupinya. Kedua, membahas konteks sosiopolitis yang dihadapi NU masa sebelum dan setelah lahirnya resolusi jihad. Ketiga, membahas tentang resolusi jihad dan posisinya dalam sejarah revolusi yang cenderung diabaikan.

 

Sedikitnya bahan tertulis yang tersisa dan makin sedikitnya saksi hidup yang mengetahui kelahirannya membuat tilikan atas resolusi jihad penuh dengan kontroversi. Hal yang menjadi kontroversi meliputi, kapankah tepatnya resolusi ini dibuat? Dimanakah resolusi ini dideklarasikan? Apa sajakah substansi yang terkandung di dalamnya? Apakah resolusi jihad merupakan prakarsa mandiri NU ataukah respon terhadap permintaan pihak lain? Siapakah yang menandatanganinya?

 

Berbagai pertanyaan ini perlu diajukan kembali karena bahkan di kalangan NU sendiri, tidak ada jawaban yang tunggal untuk setiap pertanyaan ini. Dalam soal waktu, paling tidak ada tiga versi tentang resolusi Jihad ini, yaitu tanggal 17 September (PP Tebuireng) dan 22 Oktober 1945 (Markas Anshor Surabaya) dan 26 Maret 1946 (Muktamar NU). Menyangkut masalah tempat kelahirannya, ada yang menyebut Jombang, tapi tidak sedikit yang menyebut dan Purwokerto sebagai tempat dideklarasikannya secara resmi. Dalam hal substansi, ada yang menyatakan bahwa isinya terdiri dari 2 butir dan ada juga yang menyatakan bahwa isinya terdiri dari 3 dan bahkan 4 butir pernyataan sikap.

 

Disamping itu ada yang menyatakan bahwa resolusi jihad adalah respon KH Hasyim Asy’ari atas permintaan fatwa dari Presiden Soekarno mengenai hukumnya mempertahankan negara dari penjajahan. Namun ada juga yang percaya bahwa resolusi jihad adalah inisiatif pribadi KH Hasyim Asy’ari dan beberapa ulama NU lainnya menyikapi perkembangan situasi politik di waktu itu yang semakin genting karena perpecahan internal dan kedatangan pasukan sekutu. Soal siapa yang menandatanginya, ada yang menyatakan bahwa KH Ahmad Dahlan (pimpinan NU Surabaya) yang menandatanginya tapi lebih banyak lagi yang menyatakan Hadratus Syaikh yang langsung menandatanginya.

 

Kontroversi tentang hal itu tentulah menjadi porsi para sejarawan professional untuk mengkajinya. Yang pasti adalah, narasi tentang resolusi jihad di kalangan NU menyatakan bahwa deklarasi jihad menjadi penegasan dan justifikasi keagamaan pertama dan satu-satunya yang dikeluarkan oleh Ormas Islam terbesar di Indonesia waktu itu mengenai kewajiban membela tanah air bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Resolusi Jihad menjadi panutan dan perintah komando yang menyatukan semua kelompok dalam perlawanan bersama atas upaya kembalinya Belanda ke Indonesia di tengah perpecahan internal yang sedang melanda elit politik Indonesia.

 

Deklarasi resolusi jihad yang menegaskan NKRI sebagai final dan sah menurut syariat agama juga memberi landasan penting bagi negara baru untuk membangun basis dan legitimasi sosial politiknya atas masyarakat. Resolusi Jihad menjadi bukti paling konkret atas komitmen kebangsaan NU untuk menjaga NKRI Dengan Resolusi Jihad, NU telah menunjukkan pada kekuatan politik yang lain bahwa perlawanan terhadap kolonialisme harus didahulukan dan lebih utama dari pada terjebak pada pertentangan ideologis antar kelompok yang sedang mengemuka saat itu.

 

Resolusi Jihad adalah hasil pergulatan pemikiran dan praksis antara kaum muda dan kaum tua di internal NU dalam menyikapi situasi politik masa itu. Resolusi ini menghancurkan image tentang NU yang tradisional, puritan, toleran, dan tidak suka kekerasan. Keluarnya resolusi jihad menempatkan NU menjadi garda depan kekuatan revolusioner yang menentang kolonialisme dan menjadi penyangga utama bangunan negara yang baru dideklarasikan.

 

Resolusi Jihad sebagai pernyataan politis tentu saja tidak banyak bermakna tanpa didukung basis kekuatan solid di lapangan. Resolusi Jihad menjadi sangat berpengaruh karena pada saat keluarnya maklumat ini, NU bukan saja sebuah organisasi sosial keagamaan tapi juga merupakan kekuatan militer yang sangat kuat. Sayap militer NU (Sabilillah dan Hizbullah) pada saat itu adalah satuan lasykar yang paling terorganisasi rapi dan memiliki kekuatan pasukan yang besar. Menurut beberapa kesaksian, Sabilillah dibawah pimpinan Kyai Masykur (Malang) dan Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin memiliki kekuatan yang setara dengan beberapa satuan tentara reguler (baca: TNI). Sayap militer ini juga berpengalaman karena mendapat pelatihan khusus dari Jepang seperti yang didapatkan PETA.

 

Resolusi Jihad NU tidak hanya memiliki dampak di Indonesia tapi juga bergaung ke seluruh dunia Islam yang lain. Dalam sebuah laporan yang diterbitkaulen Times pada awal 1946 misalnya, Resolusi Jihad dikaitkan langsung dengan bangkitnya perlawanan massif di negara Muslim terbesar di dunia dan implikasinya untuk membangkitkan semangat perlawanan serupa di negara-negara Muslim yang lain.

 

NU dan Perlawanan Kolonialisme: Kolonialisme Jepang dan Radikalisasi NU

 

Kelahiran resolusi jihad ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan mengingat reputasi NU pada masa itu yang identik dengan sifat kompromi dan bahkan bagi kalangan yang anti NU dianggap pragmatis. Bahkan bagi kalangan NU sendiri, resolusi ini sangatlah revolusioner jika mengingat bahwa 10 tahun sebelumnya dalam muktamar di Banjarmasin, NU mengeluarkan keputusan bahwa negara Hindia Timur harus didukung meskipun dibawah penjajahan Belanda karena menjamin kemerdekaan umat Islam menjalankan agamanya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa dalam rentang satu dekade, terjadi perubahan yang begitu drastis? Mengapa NU merubah posisinya dari ‘mendukung’ menjadi penentang keras kolonialisme Belanda? Apa yang melatarbelakangi perubahan sikap ini?

 

Kolonialisme Jepang yang represif dan militeristik menurut hemat penulis adalah faktor utama dibalik perubahan sikap politik yang sangat drastis ini. Pada masa penjajahan Jepang, NU bisa dikatakan menjadi korban langsung represi politik Jepang. Penahanan dan penyiksaan yang dialami pimpinan teras NU (Hadratus Syaikh, K. Machfud Siddiq, dll) pada bulan-bulan pertama kekuasaan Jepang menciptakan radikalisasi yang mendalam di kalangan NU, baik di kalangan muda maupun tuanya. NU sangat tidak bisa menerima perlakuan tidak manusiawi Jepang terhadap tokoh-tokoh panutannya.

 

Radikalisasi ini pada perkembangannya membentuk konstruk berpikir dan berperilaku yang baru di kalangan NU dengan kolonialisme sebagai musuh bersama yang harus dilawan. Penggunaan justifikasi keagamaan pada konstruk berpikir dan berperilaku yang baru ini kemudian disebarkan ke kalangan NU lewat sarana propaganda, fasilitas dan perangkat organisasi modern yang disediakan oleh pemerintahan militer Jepang.

 

Perubahan sikap Jepang tidak dengan serta-merta meredam radikalisasi ini. Konsesi luas yang diberikan Jepang kepada kalangan NU dalam pendirian MIAI dan Sumuka/Sumubu dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan NU tidak saja untuk berperan dalam politik nasional tapi juga untuk membangun basis politis dan militer di kalangan masyarakat. Dalam posisinya sebagai ketua Syumuka dan wakil utama NU di MIAI misalnya, Kyai Wahid Hasyim berhasil mendesak Jepang untuk merealisasikan pembentukan organisasi lasykar perlawanan yang berakar dari kalangan santri pesantren yang bernama Hizbullah. Akan terbukti kemudian bahwa pembentukan Hizbullah akan menjadi investasi politik paling penting yang dimiliki NU pasca kemerdekaan.

 

Perspektif positif tentang resolusi jihad di internal NU sayangnya sering melupakan perlunya pandangan yang kritis terhadapnya. Tulisan bernada komplain tentang pengabaian yang sengaja dilakukan kalangan sejarawan professional terhadap resolusi jihad tidak terlalu relevan untuk dilanjutkan lagi. Yang mendesak untuk dilakukan sekarang justru adalah melakukan pemaknaan kembali terhadap resolusi jihad ini dalam kaitannya dengan reposisi politik yang dilakukan NU pada masa pasca kemerdekaan.

 

Kembali ke argumen utama yang ingin penulis kemukakan di awal tulisan ini, bahwa resolusi jihad harus dimaknai bukan saja secara sempit sebagai wujud kontribusi besar NU bagi revolusi Indonesia – yang tidak lagi perlu diperdebatkan kesahihannya – tapi bagaimana resolusi jihad ini menunjukkan reposisi politis ‘cerdas’ yang dilakukan NU dalam menyikapi situasi baru pasca proklamasi kemerdekaan. Reposisi ini mencerminkan ‘radikalisasi’ dan ‘progresivitas’ yang terjadi di kalangan muda dan tuanya. Sebuah sikap yang semestinya tetap dijaga sekarang ini untuk membuat NU sebagai gerakan sosial dan keagamaan tetap relevan menghadapi tantangan jaman yang terus berubah.

This entry was posted on Friday, June 8th, 2012 at 11:53 am and is filed under Islam and Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.